Situasi di Borong tengah menjadi sorotan setelah warga melaporkan dugaan penggelembungan dana bantuan gempa senilai Rp20 miliar dari Presiden Prabowo untuk para pengungsi di Manggarai Timur, Flores, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dana tersebut telah dicairkan dan masuk ke kas daerah guna dibelanjakan BTT untuk penanganan bencana, seperti yang diakui oleh Bupati Manggarai Timur Agas Andreas melalui video resmi. Anggaran ini merupakan bagian dari total bantuan Presiden sebesar Rp200 miliar yang diperuntukkan bagi delapan kabupaten di Flores serta Pemprov NTT. Kepala BNPB Suharyanto sebelumnya telah mengingatkan sejak 26 Agustus lalu bahwa dana tersebut harus digunakan khusus untuk penanganan bencana.

Kendati demikian, warga menemukan sejumlah kejanggalan. Perwakilan warga bernama Rian membeberkan tiga alur yang dinilai janggal kepada KPK:

Pertama, terkait alur pengadaan susu dan mi dari distributor PT Wings mengenai kesesuaian harga asli distributor dengan nilai yang ditagihkan kepada Pemda serta aliran selisihnya.

Kedua, pembelian di dua toko besar di Kota Borong, yakni Toko Widi dan Pancaran Mart. Warga meminta agar nota-nota belanja tersebut diperiksa untuk memastikan apakah barang benar-benar sampai kepada pengungsi atau hanya tercatat di atas kertas.

Ketiga, alur penyaluran terpal bagi sekolah-sekolah yang terdampak, yang mencakup spesifikasi, jumlah, serta pihak penyedianya.

Warga menegaskan bahwa mereka tidak melontarkan tuduhan, melainkan meminta KPK melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh yang meliputi surat pesanan, faktur, bukti pembayaran, hingga berita acara distribusi. Persoalan ini semakin berkembang setelah Ketua DPRD Manggarai Timur, Salesius Medi, turut melayangkan protes karena merasa tidak dilibatkan meskipun dana tersebut berasal dari APBN.