Seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diminta oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana agar menyamakan visi dalam mengawal percepatan penurunan prevalensi stunting berdasarkan data yang sesungguhnya di lapangan.
Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan khusus mengenai proyek strategis serta prioritas daerah yang dihadiri para kepala dinas dan camat bertempat di Ruang Joyoboyo, Komplek Kantor Pemkab Kediri, pada Senin (5/10).
Berdasarkan catatan bulan timbang, Mas Dhito memaparkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Kediri memperlihatkan grafik penurunan. Tercatat pada Desember 2025 berada pada posisi 8,04 persen, kemudian turun menjadi 7,67 persen pada Februari 2026, dan kembali berkurang hingga 7,47 persen di Agustus 2026.
Kendati demikian, persentase tersebut apabila dikonversi ke dalam jumlah riil tentu masih cukup banyak, sehingga data penurunan harus dipastikan akurat sesuai kondisi nyata.
“Jangan sampai penurunan itu cuma buat nyeneng nyenengi bupati, kalau sampai saya tahu betul di lapangan realnya angka stunting tidak terjadi penurunan signifikan, angka pertumbuhan stunting juga tidak bisa dihentikan maka ada konsekuensi yang harus ditanggung,” kata Mas Dhito.
Seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kediri juga diminta untuk saling berkolaborasi guna menekan angka stunting serta mengantisipasi timbulnya kasus baru atau growth stunting.
Instruksi pengawasan data riil di wilayah masing-masing tidak hanya ditujukan bagi kepala dinas, melainkan juga diinstruksikan secara langsung kepada para camat.
“Camat saya minta tolong dicek di kecamatannya, berapa angka real stunting bukan prosentasenya,” ucapnya.
Di samping persoalan stunting, sektor kesehatan turut menjadi perhatian Mas Dhito, khususnya terkait penerapan Universal Health Coverage (UHC) atau program penjaminan kesehatan warga, dengan menekankan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di setiap fasilitas kesehatan.
