Sejumlah ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya (ABS) melangsungkan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Timur pada hari Selasa, 10 November 2026. Pada kegiatan tersebut, para mahasiswa mengutarakan empat poin tuntutan kepada pemerintah, mencakup perbaikan anggaran belanja negara serta desakan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan menjadi bencana nasional.
Birbik Arya Fairuzamani selaku Ketua BEM Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang disoroti oleh mahasiswa, yang meliputi kebijakan anggaran negara, penanganan karhutla, serta pemerataan anggaran untuk sektor pendidikan.
“Empat tuntutan yang kami bawa yakni restrukturisasi APBN, penetapan karhutla sebagai bencana nasional, evaluasi pejabat negara yang dinilai tidak kompeten, serta pembenahan distribusi anggaran pendidikan,” ujar Birbik.
Ia menambahkan bahwa masalah anggaran pendidikan ini harus disikapi secara mendalam karena alokasi dana yang ada dianggap belum tersalurkan dengan tepat sasaran dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dunia pendidikan.
Di samping itu, para mahasiswa menuntut pemerintah agar secepatnya menyatakan karhutla sebagai bencana nasional serta meminta peninjauan kembali terhadap para pejabat negara supaya posisi serta tanggung jawab yang diemban dapat selaras dengan kompetensi masing-masing.
Sepanjang demonstrasi berlangsung, massa aksi menuntut untuk dapat berjumpa secara langsung dengan Musyafak Rouf selaku Ketua DPRD Jatim guna menyampaikan aspirasi mereka. Keinginan tersebut akhirnya direalisasikan melalui sesi audiensi bersama Musyafak serta Diana Sasa yang merupakan anggota Komisi D DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan.
Menanggapi berbagai tuntutan itu, Musyafak memberikan respons positif serta menyatakan dukungannya terhadap apa yang disuarakan oleh para mahasiswa saat melakukan diskusi bersama perwakilan massa.
“Saya sepakat, bahkan 1000 persen. Saya setuju atas kajian sampean (mahasiswa),” ujar Musyafak.
Kegiatan unjuk rasa yang melibatkan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya ini dilaksanakan guna mendorong pemerintah agar segera mengambil tindakan atas berbagai isu yang telah disampaikan. (AB)
