Pemerintah Kota Kediri bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Kediri untuk mengawasi pelaksanaan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pengawasan ini bertujuan agar bantuan senilai Rp35 juta per unit rumah dimanfaatkan secara tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
Kegiatan pengawalan tersebut dijalankan melalui evaluasi Proyek Strategis Daerah (PSD) yang melibatkan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Inspektorat, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).
Pada hari Selasa (10/11/2026), tim gabungan mendatangi tiga lokasi untuk meninjau perkembangan perbaikan rumah warga penerima bantuan, yakni di Kelurahan Banjarmlati, Tempurejo, dan Balowerti.
Syamsul Bahri selaku Kepala DPKP Kota Kediri menyatakan bahwa pemantauan di lapangan dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, terhindar dari potensi penyimpangan, serta tepat sasaran.
“Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” terangnya.
Lebih lanjut, Syamsul menyampaikan bahwa DPKP menargetkan bantuan sosial RTLH bagi 200 unit rumah pada tahun 2026. Sampai saat ini, realisasi bantuan telah menjangkau 190 penerima.
Di sisi lain, terdapat sejumlah calon penerima yang terpaksa tidak dapat melanjutkan program akibat situasi tertentu seperti mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sisa alokasi tersebut kemudian dialihkan melalui mekanisme Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) demi mempertahankan target keseluruhan sebanyak 200 penerima manfaat.
“Untuk sisanya ada beberapa calon penerima yang tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian kita geser ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga target keseluruhan tetap sebanyak 200 penerima manfaat pada tahun ini,” jelasnya.
Rumah yang menjadi sasaran program ini ditentukan berdasarkan kriteria perbaikan pada bagian dinding, lantai, atap, serta kamar mandi. Selain itu, calon penerima wajib memenuhi syarat administrasi berupa kepemilikan rumah pribadi yang masuk dalam kategori desil 1 sampai dengan 4.
Bantuan dana senilai Rp35 juta diserahkan dalam bentuk uang kepada masing-masing penerima untuk dibelanjakan secara mandiri, dengan target penyelesaian pengerjaan maksimal dua bulan.
Guna memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan, DPKP turut menugaskan pendamping dari kelurahan yang bertugas membantu proses pembelian material serta mendampingi jalannya rehabilitasi rumah.
Syamsul berharap program tersebut mampu menghadirkan hunian yang lebih nyaman serta layak bagi warga. Kehadiran pihak Kejaksaan juga diharapkan mampu memperketat pengawasan agar bantuan diterima secara tepat oleh masyarakat yang memenuhi kualifikasi.
Sementara itu, Bernadeta Susan dari Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri menerangkan bahwa program RTLH dikategorikan sebagai proyek strategis pemerintah daerah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota.
Melalui Tim PPS, pihak kejaksaan mengawasi setiap tahapan pelaksanaan agar senantiasa berpedoman pada aturan dan petunjuk teknis yang berlaku, sehingga pemanfaatan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat.
“Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp35 juta. Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalahgunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Susan menambahkan, peran pendamping dari kelurahan sangat krusial dalam memastikan setiap aturan dipatuhi, mulai dari tahap pembelian material hingga proses perbaikan rumah selesai.
Tim PPS Kejaksaan Negeri Kota Kediri pun melaksanakan peninjauan langsung secara berkala, mencakup pemeriksaan kondisi fisik rumah, verifikasi kesesuaian penerima dengan kriteria, hingga pemantauan penyaluran serta pemanfaatan dana bantuan.
“Kita melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah penerima manfaat, memastikan kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menanyakan secara langsung terkait penerimaan dan penggunaan dana bantuan,” ujarnya.
Hasil dari peninjauan dan evaluasi tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan berharga bagi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi serta efektivitas program RTLH di masa mendatang.
Anwar, seorang warga Kelurahan Banjarmlati yang berprofesi sehari-hari sebagai penjahit, mengungkapkan rasa syukurnya karena telah menerima bantuan rehabilitasi rumah senilai Rp35 juta.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat membantu untuk memperbaiki kondisi tempat tinggalnya yang sudah memerlukan banyak perbaikan.
“Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” tuturnya.
Ia berharap perbaikan ini menjadikan rumahnya jauh lebih layak huni serta menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kediri atas bantuan yang telah diberikan. (AB)
