Polda Jatim Bongkar 8 Kasus TPPO, Korban Dijanjikan ke Jepang hingga Tentara Rusia

Surabaya – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jawa Timur membongkar delapan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan 14 tersangka. Pengungkapan ini mengungkap beragam modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal, mulai dari tawaran pekerjaan di Armenia, Jepang, Singapura, hingga Timur Tengah. Bahkan, ditemukan perekrutan warga negara Indonesia untuk dijadikan tentara di Rusia.

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum mengatakan, secara keseluruhan jajaran Polda Jatim berhasil mengungkap 21 perkara TPPO dengan 29 tersangka. Dari jumlah tersebut, delapan perkara ditangani langsung Ditres PPA dan PPO Polda Jatim dengan 14 tersangka.

“Ini merupakan wujud komitmen Polda Jatim sekaligus hasil sinergi bersama instansi terkait dalam upaya penindakan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Ganis dalam konferensi pers, didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, Jumat (20/11/2026).

Salah satu perkara yang diungkap adalah dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan di Armenia. Para pelaku menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji 1.000 dolar AS per bulan. Namun, setiap calon pekerja diminta menyiapkan biaya keberangkatan sebesar Rp75 juta.

Karena tidak memiliki uang, sebagian calon korban bahkan nekat menjaminkan sertifikat untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi.

Dalam perkara ini, terdapat 15 warga yang diduga menjadi korban. Namun, baru delapan orang yang melapor kepada kepolisian. Penyidik masih mengidentifikasi tujuh korban lainnya dan tidak menutup kemungkinan adanya korban tambahan.

Polisi telah menetapkan tiga tersangka yang diduga memiliki peran berbeda, mulai dari merekrut calon PMI, mengurus dokumen perjalanan dan visa, memesan tiket, hingga mengatur pembiayaan keberangkatan.

Kasus lainnya berkaitan dengan penawaran pekerjaan di Jepang melalui media sosial TikTok. Empat orang menjadi korban setelah tergiur tawaran bekerja di pabrik pengepakan buah dengan penghasilan sekitar Rp22 juta per bulan.

Para korban berasal dari Karanganyar dan Tegal, Jawa Tengah, serta Majalengka dan Purwakarta, Jawa Barat.

Salah satu tersangka berinisial AS, 34, warga Bekasi, diduga menggunakan akun media sosial untuk mempromosikan lowongan pekerjaan tersebut. Pelaku juga menerima pembayaran dari para korban dengan nominal bervariasi, mulai Rp40 juta hingga Rp75 juta.

Para korban bahkan dijanjikan akan dibuatkan identitas sementara sebagai warga negara Jepang setelah tiba di negara tujuan. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan tiga tersangka yang diduga terlibat dalam proses perekrutan dan pemberangkatan korban.

Modus lainnya adalah perekrutan warga negara Indonesia untuk bergabung menjadi tentara di Rusia. Dalam perkara ini, penyidik menangani dua laporan polisi dengan korban yang berasal dari luar Jawa Timur.

Dua korban berinisial JS dan AS masing-masing merupakan warga Kabupaten Bogor dan Kota Padang, Lampung. Keduanya diketahui tidak memiliki latar belakang militer. JS sebelumnya bekerja sebagai petugas keamanan yang masa kontraknya telah berakhir, sedangkan korban lainnya bekerja sebagai pengemudi mobil boks.

Para korban dijanjikan gaji sebesar 3.000 dolar AS atau sekitar Rp54 juta per bulan. Selain itu, mereka juga ditawari bonus mencapai 30.000 dolar AS atau setara Rp540 juta.

“Dalam salah satu perkara, korban dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan gaji 3.000 dolar AS per bulan. Jika dikonversikan ke rupiah sekitar Rp54 juta, sedangkan bonus yang dijanjikan mencapai sekitar Rp540 juta,” ungkap Ganis.

Pengungkapan kasus ini berawal dari koordinasi kepolisian dengan pihak Imigrasi. Dua calon korban yang hendak berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sempat mengalami penolakan keberangkatan dan kemudian dibawa ke Bandara Juanda.

Petugas Imigrasi Juanda melakukan profiling setelah menemukan sejumlah kejanggalan dari kedua calon penumpang tersebut. Setelah dilakukan pendalaman bersama kepolisian, terungkap dugaan perekrutan untuk menjadi tentara Rusia.

Satu tersangka dalam perkara ini telah diidentifikasi dan masih dalam pengejaran polisi.

Sementara itu, dalam laporan polisi lainnya, penyidik menangani kasus seorang warga yang diduga menjadi tawanan perang di Rusia. Perkara tersebut dilaporkan oleh anak korban setelah mendapatkan informasi bahwa ayahnya berada dalam situasi tersebut.

Awalnya, keluarga hanya mengetahui korban bekerja di Bali. Namun, belakangan muncul informasi dari seseorang yang mengaku sebagai wartawan Jepang bahwa korban telah menjadi tawanan perang di Rusia.

Setelah dilakukan penyelidikan, tersangka dalam perkara tersebut diketahui telah ditahan oleh Bareskrim Polri. Ditres PPA dan PPO Polda Jatim berencana melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami kemungkinan adanya pelaku lain.

Selain Armenia, Jepang, dan Rusia, polisi juga mengungkap dugaan TPPO dengan modus penawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Singapura.

Tersangka dalam perkara ini merupakan mantan PMI yang pernah bekerja di Singapura. Setelah kembali ke Indonesia, pelaku diduga membuka lembaga pelatihan kerja (LPK) sekaligus menampung dan merekrut calon pekerja untuk diberangkatkan ke negara tersebut.

Korban berinisial IM, seorang perempuan, dijanjikan pekerjaan dengan iming-iming gaji besar.

Kasus lainnya berkaitan dengan perekrutan pekerja migran untuk wilayah Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Korbannya merupakan perempuan berinisial MT, 45, warga Jember.

Tersangka berinisial AS, 46, diduga bertugas mencari calon pekerja yang bersedia diberangkatkan ke luar negeri. Pelaku disebut menjanjikan gaji sekitar Rp10 juta per bulan dan memperoleh keuntungan Rp1 juta dari setiap orang yang berhasil direkrut.

Penyidik masih mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan perekrutan PMI ilegal.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta ketentuan pidana lainnya sesuai peran masing-masing. Ancaman hukuman maksimal dalam perkara yang disampaikan mencapai 15 tahun penjara.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda, Agus Winarto, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran menjadi tentara asing. Sebab, terdapat konsekuensi hukum serius bagi warga negara Indonesia yang bergabung dengan dinas militer negara lain tanpa izin Presiden.

“Ketentuan dalam undang-undang kewarganegaraan menyebutkan bahwa seseorang yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ini perlu dipahami masyarakat sebelum mengambil keputusan,” kata Agus.

Dia menjelaskan, pengawasan terhadap keberangkatan warga negara Indonesia ke luar negeri juga terus diperkuat melalui koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait.

Bandara Juanda menjadi salah satu titik pengawasan untuk mengidentifikasi calon penumpang yang menunjukkan indikasi mencurigakan. Langkah profiling dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah warga menjadi korban penipuan, TPPO, maupun perekrutan ilegal untuk kepentingan militer asing. (AB)


Tinggalkan Balasan