Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan dukungannya terhadap upaya memperluas akses layanan keuangan bagi warga, yang mencakup kemudahan pembiayaan untuk usaha serta kepemilikan rekening di bank.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis (22/10). Kehadiran beliau adalah untuk mewakili Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.
Mbak Dewi menjelaskan bahwa forum Rakornas tersebut berfokus pada pembahasan target pencapaian serta program-program perluasan akses keuangan, yang mencakup fasilitas pembiayaan bagi para pelaku usaha serta kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat umum dan kalangan pelajar.
“Harapannya, semakin banyak masyarakat, terutama yang memiliki usaha, bisa memanfaatkan fasilitas kredit untuk mengembangkan usahanya,” kata.
Lebih lanjut, Mbak Dewi juga memberikan penekanan terkait pentingnya kepemilikan rekening atas nama pribadi, khususnya guna mendukung proses penyaluran bantuan. Upaya ini diyakini mampu menghadirkan keamanan yang lebih baik dalam bertransaksi serta menekan potensi risiko terjadinya penyalahgunaan.
“Masyarakat juga diharapkan semakin cermat dalam memilih lembaga keuangan resmi dan menghindari tawaran investasi ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian,” harapnya.
Di samping itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengemukakan dalam acara tersebut bahwa saat ini Indonesia telah membentuk sebanyak 552 TPAKD yang tersebar di wilayah provinsi, kabupaten, hingga kota.
Memasuki tahun 2026, angka tingkat literasi keuangan secara nasional tercatat berada di posisi 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah mencatatkan angka di atas 93 persen.
Pada kesempatan yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pihak OJK, jajaran pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai unsur terkait dalam rangka memperluas akses keuangan bagi publik.
Presiden Prabowo turut mengingatkan perihal signifikansi peran dari pemerintah pusat sampai tingkat daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia demi tercapainya kemakmuran rakyat.
“Kita harus tahu tanggung jawab kita terhadap rakyat. Pemerintah itu bekerja untuk rakyat. Kita akan fokus meningkatkan ekonomi. Tidak hanya dari atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun,” tegasnya.
Di penghujung acara, Presiden juga melakukan peresmian Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sekaligus meluncurkan dokumen roadmap TPAKD periode 2026–2030 yang difungsikan sebagai pedoman strategis dalam memperkuat akses keuangan di berbagai daerah.
