Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) bertempat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, hari Kamis, 22 Oktober 2026. Langkah pembentukan lembaga tersebut menandai adanya perluasan fokus kebijakan, yang sebelumnya berfokus pada akses layanan keuangan kini bergeser menuju kesejahteraan keuangan keluarga.
Peresmian tersebut ditandai lewat penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dalam laporannya bahwa transformasi kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Ia menerangkan bahwa arah kebijakan kini diperluas agar mampu menjangkau kondisi keuangan keluarga secara lebih komprehensif.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Menko Airlangga.
Menko Airlangga menilai bahwa keluarga dipilih sebagai fokus utama karena berkedudukan sebagai unit ekonomi paling kecil dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, berbagai kebijakan diarahkan guna memantau manfaat dari program serta layanan keuangan langsung pada tataran rumah tangga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujarnya.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK tahun 2026 yang dilaporkan Menko Airlangga, angka inklusi keuangan nasional menyentuh 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa posisi ketua dewan dipegang langsung oleh Presiden Prabowo, sementara Menko Perekonomian mengemban amanah sebagai ketua harian. Susunan pimpinan dewan ini turut melibatkan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri, dengan didampingi sejumlah menteri sebagai anggota.
Dalam implementasinya, Menko Airlangga memaparkan bahwa fokus utama akan diarahkan pada aspek kualitas kondisi keuangan atau financial wellness, tingkat ketahanan dalam menghadapi berbagai guncangan atau financial resilience, serta terciptanya rasa aman tatkala mengelola keuangan atau financial security. Di samping itu, pemerintah juga telah merancang strategi nasional yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, sementara pengaplikasian di tingkat daerah difokuskan pada peningkatan literasi keuangan serta pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jakarta, 22 Oktober 2026
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden
Instagram: sekretariat.presiden
